Perubahan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia melalui transformasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan salah satu reformasi struktural paling signifikan dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem riset nasional, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap seluruh institusi pemerintahan, termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Transformasi LIPI ke BRIN yang resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 menandai babak baru dalam pengelolaan riset dan inovasi di Indonesia. BRIN tidak hanya mewarisi fungsi dan tanggung jawab LIPI, tetapi juga mengonsolidasikan berbagai lembaga riset yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Konsolidasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempercepat proses inovasi yang dapat mendukung pembangunan nasional.
Dalam konteks kelembagaan pemerintahan, perubahan dari LIPI ke BRIN memiliki keterkaitan erat dengan peran LAN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan kapasitas aparatur negara. LAN, yang memiliki tugas utama dalam pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, harus menyesuaikan kurikulum dan program pembinaannya untuk mengakomodasi kebutuhan baru yang muncul dari transformasi kelembagaan riset ini. Kemampuan aparatur dalam memahami dan mengelola sistem riset yang terintegrasi menjadi kompetensi baru yang perlu dikembangkan.
Kemendagri sebagai pengelola pemerintahan daerah juga merasakan dampak signifikan dari perubahan ini. Dengan adanya BRIN, pola koordinasi riset antara pemerintah pusat dan daerah mengalami transformasi mendasar. BRIN diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi riset dan inovasi lokal, sekaligus memperkuat kapasitas daerah dalam memanfaatkan hasil penelitian untuk pembangunan wilayah. Integrasi antara kebijakan daerah dengan agenda riset nasional menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya manusia riset yang kini terkonsolidasi di bawah BRIN. Sistem pengelolaan karir, remunerasi, dan kompetensi peneliti yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga kini harus disatukan dalam satu payung kelembagaan. Hal ini memerlukan penyesuaian sistem kepegawaian yang dapat mengakomodasi karakteristik khusus profesi peneliti, sekaligus menjaga kesetaraan dengan pegawai negeri sipil di instansi lainnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawasan keuangan negara juga perlu menyesuaikan metode auditnya terhadap BRIN. Dengan konsolidasi anggaran riset yang sebelumnya terfragmentasi, BPK harus mengembangkan pendekatan pengawasan yang komprehensif untuk memastikan bahwa dana riset yang dikelola BRIN digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap outcome dan impact riset menjadi dimensi baru dalam tugas BPK.
KemenPAN-RB memainkan peran krusial dalam mendorong reformasi birokrasi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan transformasi LIPI ke BRIN. Perubahan kelembagaan ini memerlukan penyesuaian struktur organisasi, sistem kerja, dan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi. KemenPAN-RB bertugas memastikan bahwa reformasi birokrasi di BRIN dan lembaga terkait lainnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai lembaga pendidikan calon aparatur pemerintahan daerah juga perlu meninjau ulang kurikulum pendidikannya. Pemahaman tentang sistem riset nasional yang terintegrasi dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan BRIN menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh lulusan IPDN. Integrasi pengetahuan tentang manajemen riset dan inovasi dalam kurikulum IPDN akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil penelitian untuk pembangunan wilayah.
Transformasi dari LIPI ke BRIN juga membawa implikasi terhadap hubungan antar lembaga pemerintahan. Pola koordinasi yang sebelumnya bersifat vertikal kini berkembang menjadi lebih kolaboratif dan jaringan. BRIN sebagai koordinator riset nasional harus membangun kemitraan strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dengan institusi pendidikan tinggi dan industri. Model governance baru ini memerlukan penyesuaian dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di seluruh sektor pemerintahan.
Dari perspektif sumber daya manusia, konsolidasi peneliti di bawah BRIN menciptakan peluang untuk pengembangan karir yang lebih jelas dan sistematis. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan berbagai sistem remunerasi dan jenjang karir yang sebelumnya berbeda-beda. Peran BKN dan KemenPAN-RB menjadi sangat kritis dalam menciptakan sistem kepegawaian yang dapat mempertahankan dan mengembangkan talenta riset terbaik bangsa.
Aspek anggaran dan pembiayaan riset juga mengalami transformasi mendalam. Dengan terkonsolidasinya anggaran riset di bawah BRIN, terjadi efisiensi dalam alokasi sumber daya dan pengurangan duplikasi penelitian. Namun, hal ini juga memerlukan sistem penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel, yang menjadi perhatian utama BPK dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Sistem penganggaran berbasis kinerja dan outcome menjadi pendekatan yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, perubahan dari LIPI ke BRIN merepresentasikan pergeseran paradigma dari model kelembagaan yang tersegmentasi menuju model yang terintegrasi dan sinergis. Pergeseran ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang terus didorong oleh KemenPAN-RB. Keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga oleh perubahan mindset dan budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan.
Pelajaran yang dapat diambil dari transformasi LIPI ke BRIN memberikan insights berharga bagi proses reformasi kelembagaan lainnya di Indonesia. Pentingnya pendekatan holistic yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kesiapan sistem pendukung (terutama dalam hal SDM dan keuangan), serta komitmen politik yang kuat menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan. Pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi reformasi kelembagaan lainnya di masa depan.
Ke depan, keberlanjutan transformasi LIPI ke BRIN akan sangat bergantung pada kemampuan BRIN dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan kolaboratif. Kemitraan dengan berbagai institusi pemerintahan, termasuk LAN, Kemendagri, BKN, BPK, KemenPAN-RB, dan IPDN, akan menentukan sejauh mana BRIN dapat mewujudkan visinya sebagai penggerak utama inovasi nasional. Sinergi antar lembaga ini akan memperkuat fondasi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang di era revolusi industri 4.0.
Dengan demikian, transformasi dari LIPI ke BRIN bukan sekadar perubahan nama atau struktur organisasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk menata ulang sistem iptek nasional yang lebih efektif dan efisien. Perubahan ini memiliki dampak ripple effect terhadap seluruh sistem pemerintahan, menuntut adaptasi dan inovasi dari berbagai institusi negara. Keberhasilan implementasi transformasi ini akan menjadi indikator penting kemampuan Indonesia dalam membangun governance system yang responsive terhadap kebutuhan pembangunan nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, perubahan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi persaingan global. Dengan dukungan dari seluruh institusi pemerintahan yang terkait, BRIN diharapkan dapat menjadi engine of growth yang mendorong kemajuan bangsa melalui riset dan inovasi yang berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.